Medan, walhisumut.or.id – Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Eksekutif Daerah Sumatera Utara (Sumut) melalui Direktur Eksekutif, Rianda Purba, menanggapi kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut 2024 dengan mengharapkan calon gubernur yang memiliki komitmen kuat terhadap penegakan hukum di sektor lingkungan hidup.
Rianda menjelaskan, akar dari harapan ini adalah karena banyaknya praktek penegakan hukum di sektor lingkungan hidup yang tidak maksimal selama ini. “WALHI Sumut telah mendorong pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mendorong efektivitas penegakan hukum di sektor kehutanan untuk menghentikan alih fungsi hutan menjadi pertambangan, perkebunan, pertambakan, dan investasi yang tidak berkelanjutan. Namun masih jauh panggang dari api,” jelasnya.
Selain itu, WALHI Sumut menilai jika permasalahan Sumut untuk sektor lingkungan hidup adalah permasalahan pokok. Permasalahan yang terjadi berupa terjadinya pencemaran udara, air, laut, kerusakan lahan, kerusakan pesisir dan laut. Akar masalah dari semua permasalahan yang terjadi adalah: belum adanya pemimpin di Provinsi Sumut yang bervisi dan pro-lingkungan hidup dan tegas dalam mendorong perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan secara holistik atau menyeluruh.
Rianda juga menekankan jika pemimpin Sumut kelak harus dapat memastikan alokasi ruang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan semua proses penunjukan ruang harus dilakukan secara bottom up dan partisipatif. “Hal ini harus serius dilakukan secara partisipatif, melakukan evaluasi perencanaan dan penataan tata ruang yang memastikan kelestarian lingkungan hidup dan memastikan jaminan keselamatan rakyat,” kata Rianda.
WALHI Sumut, selanjutnya, menginginkan kembalinya fungsi lingkungan hidup sebagai penopang kebutuhan rakyat. “Jika Sumut ingin mengembalikan fungsi lingkungan maka penguatan ekonomi yang dikembangkan kedepan harus berani keluar dari ekonomi yang rakus lahan, ruang, dan berbasis sumber daya yang tidak terbarukan,” tutupnya.
