Di tengah derasnya air yang meluap di sejumlah kawasan Tapanuli, suara peringatan kembali datang dari WALHI Sumatera Utara.
Organisasi lingkungan itu meminta pemerintah. Baik pusat maupun daerah, untuk menghentikan seluruh pembukaan lahan baru di titik-titik yang mereka identifikasi.
Langkah ini, kata WALHI, dalam keterangan tertulisnya diterima Pikiran Rakyat Medan, harus dilakukan sampai ada verifikasi independen.
“Audit menyeluruh atas izin dan praktik di lapangan, serta penegakan hukum bila ditemukan pelanggaran serius,” ujar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara saat ini adalah Rianda Purba.
Desakan itu juga disertai tuntutan agar pemerintah membuka peta dan dokumen terkait alih fungsi lahan, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi proses penertiban secara transparan.
Dalam laporan terbarunya, WALHI Sumut menyatakan bahwa Ekosistem Batang Toru kini berada dalam kondisi darurat ekologis, situasi yang mereka sebut mengarah pada ekosida.
Dari hasil penelusuran, ditemukan alih fungsi hutan seluas 10.795,31 hektare yang diasosiasikan dengan aktivitas tujuh perusahaan.
Perusahaan-perusahaan yang diidentifikasi WALHI Sumut dalam rekapitulasi yang disusun. Alih fungsi lahan itu mencakup:
PT Agincourt Resources: ±646,08 ha
PT NSHE: ±330 ha
PT Sago: ±300 ha
PT SOL: ±125,23 ha
PT TPL (PKR): ±5.000 ha
PTPN III: 4.372,02 ha
PLTMH Pahae Julu: ±22,8 ha
Angka 4.372,02 ha yang dikaitkan dengan PTPN III merupakan akumulasi dari dua lokasi, yakni Kebun Batang Toru (±1.949,2 ha) dan Kebun Hapesong (±2.422,82 ha).
Data itu memperlihatkan bahwa pembongkaran hutan bukan terjadi di satu titik, melainkan berlapis dan menyebar, sehingga dampaknya terhadap bentang alam bersifat akumulatif.
Bagi WALHI, rangkaian banjir bandang dan longsor yang kembali menghantam kawasan Tapanuli dalam beberapa hari terakhir tak bisa lagi dianggap sebagai fenomena cuaca semata.
Mereka menilai kerentanan bencana meningkat tajam akibat perubahan tutupan lahan di hulu. Ketika hutan yang menjadi penyangga air hilang, tanah kehilangan kemampuan menyerap curah hujan, lalu menjelma arus deras yang menghantam permukiman warga.
Sejumlah laporan media mencatat bencana terbaru terjadi di Tapanuli Selatan hingga Tapanuli Tengah, merusak fasilitas umum dan memutus akses transportasi.
WALHI Sumut menyebut, jejak perubahan tutupan hutan, bekas bukaan baru, dan deformasi bentang alam ditelusuri melalui citra yang dapat diakses publik, kemudian diuji kembali lewat dokumentasi di lapangan.
Dengan metode ini, WALHI menilai hasil identifikasi mereka mampu memotret laju perubahan ruang yang sedang berlangsung di Batang Toru. Sebuah gambaran yang sulit dibantah.***
***
Artikel ini merupakan republikasi dari pikiranrakyat.com. Klik di sini untuk membaca dari sumber awal.
