Tag: aksi kami

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara mengeluarkan peringatan keras terkait kondisi Ekosistem Batang Toru yang kian memprihatinkan. Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Rianda Purba, menegaskan bahwa tanpa komitmen politik yang nyata dan sinkronisasi kebijakan…

Sejumlah pihak kembali menyoroti kerentanan ekosistem Batang Toru seiring dengan desakan dilakukan revisi tata tiang berbasis mitigasi bencana, dorongan penetapan Kawasan Strategis Nasional dan usulan zona merah di wilayah rawan. Tanpa ada pembenahan,…

WALHI Sumatra Utara (Sumut) mendesak agar aktivitas tambang emas Martabe di Harangan Tapanuli sungguh-sungguh dihentikan karena amat mengancam keselamatan lingkungan dan masyarakat. Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, menyatakan bahwa ekosistem Harangan Tapanuli merupakan penyangga hidrologis dan iklim…

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Polres Langkat dalam menangani aktivitas penambangan Galian C yang diduga ilegal. Organisasi lingkungan tersebut menilai penegakan hukum di sektor lingkungan di wilayah Langkat termasuk yang terburuk…

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan di Sumatera. Tiga diantaranya, Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Barumun Raya Padang…

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatra Utara (Sumut) mengajak masyarakat mengawal pencabutan izin perhutanan 28 perusahaan yang terindikasi merusak hutan dan lingkungan di Sumut. Ajakan pengawalan ini bertujuan supaya pencabutan izin perhutanan tersebut tidak sekadar…

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatra Utara menilai pencabutan izin 28 perusahaan perusak hutan berpotensi menjadi kebijakan simbolis. Pencabutan izin akan percuma ika tidak disertai pengawasan ketat, penegakan hukum tegas dan agenda pemulihan…

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara (Sumut) mengingatkan bahwa pencabutan izin perhutanan terhadap 28 perusahaan oleh pemerintah berisiko menjadi kebijakan simbolik apabila tidak disertai pengawasan publik yang ketat, penegakan hukum yang tegas,…