Nama Bank Mandiri kembali menjadi perhatian publik. Di tengah polemik yang belakangan ramai diperbincangkan secara nasional, muncul sorotan lain terhadap bank tersebut dari sisi pembiayaan perusahaan yang disebut berisiko terhadap kerusakan lingkungan dan bencana ekologis di Sumatera.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara mengungkap Bank Mandiri tercatat sebagai bank dalam negeri dengan nilai pembiayaan terbesar, mencapai US$3,752 miliar.
Data tersebut dipublikasikan WALHI Sumut melalui akun Instagram @walhisumut pada Senin (24/8/2026), dan dikutip Sumbarkita pada Selasa (25/8/2026).
Mengutip data Forests & Finance, WALHI Sumut menyebut sepanjang periode 2014-2025, total pembiayaan yang terdeteksi mengalir kepada sejumlah perusahaan di sektor berisiko di Sumatera mencapai US$42,9 miliar.
Jumlah tersebut terdiri dari US$16,9 miliar berupa pinjaman dan US$26,1 miliar melalui pembiayaan penjaminan atau underwriting.
“Mirisnya, aliran dana tetap terjadi di tengah meningkatnya risiko ekologis dan konflik sosial di wilayah operasi perusahaan,” tulis WALHI Sumut dalam unggahannya.
Bank Mandiri Tertinggi di Dalam Negeri
Dalam daftar 20 pemberi pinjaman terbesar yang ditampilkan WALHI Sumut, Bank Mandiri berada di posisi kedua secara keseluruhan dengan nilai US$3,752 miliar. Posisi pertama ditempati SDIC Finance dari China dengan US$5,338 miliar.
Sementara bank dalam negeri lainnya yang masuk daftar adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan US$1,649 miliar dan Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar US$1,144 miliar.
Data tersebut menunjukkan pembiayaan yang dipetakan WALHI Sumut tidak hanya melibatkan lembaga keuangan Indonesia. Sejumlah lembaga keuangan dari China, Jepang, Inggris, Singapura, Amerika Serikat, Australia, dan Malaysia juga tercantum dalam daftar.
NSHE Jadi Penerima Pembiayaan
Terbesar Berdasarkan kelompok perusahaan, PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE), pengelola PLTA Batang Toru, tercatat sebagai penerima pembiayaan terbesar dengan total US$23 miliar.
Mayoritas pembiayaan tersebut disebut melalui skema penjaminan. Berikutnya, PT Agincourt Resources, pengelola tambang emas Martabe, tercatat menerima pembiayaan US$9,87 miliar. Sedangkan PTPN III tercatat sebesar US$7,54 miliar.
Nama Bank Mandiri kembali muncul ketika WALHI Sumut menampilkan daftar kreditor PT Agincourt Resources. Dalam daftar tersebut, Bank Mandiri tercatat dengan nilai pembiayaan US$542 juta.
Posisi Bank Mandiri berada di bawah SMBC Group sebesar US$1,128 miliar, HSBC US$1,056 miliar, Mitsubishi UFJ Financial US$642 juta, Bank of China US$588 juta, Mizuho Financial US$574 juta, dan Citigroup US$545 juta.
WALHI Soroti Tekanan Ekosistem Batang Toru
Sorotan terhadap pembiayaan tersebut ditempatkan WALHI Sumut dalam konteks tekanan ekologis di Sumatera. Mereka mencatat perubahan tutupan hutan seluas 10.795,31 hektare di lanskap Batang Toru yang diduga berkaitan dengan aktivitas tujuh perusahaan besar.
Menurut WALHI Sumut, perubahan tersebut diperkirakan telah menghilangkan lebih dari 5,4 juta pohon, termasuk di kawasan yang berfungsi sebagai penyangga hidrologis dan koridor satwa. “Pembukaan lahan dalam skala besar ini dinilai melemahkan fungsi alamiah kawasan
hulu dan memperbesar risiko banjır bandang serta longsor di wilayah hilir,” tulis WALHI Sumut.
Sorotan itu muncul setelah pada akhir 2025 bencana longsor dan banjir bandang menerjang sejumlah wilayah Sumatera, termasuk Sumatera Utara, Sumatera Barat hingga Aceh. “Longsoran tanah dan banjir bandang menghantam Sumatra Utara, Sumatra Barat, sampai Aceh. Hingga saat ini, sebagian besar penyintas belum sepenuhnya pulih,” tulis
WALHI Sumut.
Industri Keuangan Diminta Tak Lepas Tangan
Menurut WALHI Sumut, industri keuangan memiliki peran strategis dalam pembiayaan aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak ekologis.
Sebaliknya, perbankan dan pasar modal juga dinilai memiliki posisi penting untuk mendorong transisi dan memutus siklus kerusakan lingkungan. WALHI Sumut menyebut data tersebut baru mencerminkan sebagian kecil perusahaan yang dapat ditelusuri karena masih terbatasnya keterbukaan data pembiayaan dan struktur korporasi di Indonesia.
“Tanpa audit perizinan yang menyeluruh, keterbukaan data pembiayaan, dan penegakan hukum yang tegas, risiko ekologis di Sumatera akan terus berulang dan berubah menjadi tragedi kemanusiaan,” terang WALHI Sumut.
Data WALHI Sumut tersebut tidak dengan sendirinya menyatakan Bank Mandiri sebagai penyebab kerusakan lingkungan. Yang ditampilkan adalah jejak pembiayaan yang teridentifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang oleh WALHI disebut berada di sektor berisiko.
Namun, dengan nilai US$3,752 miliar, posisi Bank Mandiri sebagai bank dalam negeri dengan pembiayaan terbesar dalam pemetaan tersebut membuat informasi ini menjadi penting untuk diketahui publik-terutama ketika tekanan terhadap ekosistem Sumatera dan dampaknya terhadap masyarakat masih menjadi persoalan serius.
***
Artikel ini merupakan republikasi dari sumbarkita.id. Klik di sini untuk membaca dari sumber awal.
