Yerevan, Armenia – Aktivitas pertambangan emas di Ekosistem Batang Toru, Sumatera Utara, menuai kritik karena diduga menggunakan skema offset keanekaragaman hayati untuk menutupi kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Praktik tersebut dinilai sebagai bentuk greenwashing atau pencitraan ramah lingkungan yang justru menimbulkan konflik di tengah masyarakat adat dan komunitas lokal.
Andine Fahira Lubis dari Kantor Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara mengungkapkan bahwa perusahaan tambang emas yang dimiliki Jardine Matheson melalui kepemilikan 50,1 persen saham di Astra International menggunakan skema offset keanekaragaman hayati untuk membenarkan aktivitas pertambangannya.
Berdasarkan proyeksi pada 2034, kawasan tambang tersebut diperkirakan akan bersinggungan dengan 341 hektare Kawasan Keanekaragaman Hayati Penting (Key Biodiversity Areas). Kawasan ini merupakan habitat berbagai satwa yang terancam punah, seperti orangutan Tapanuli, harimau Sumatera, dan trenggiling.
Permasalahan utama dalam skema tersebut adalah tidak adanya transparansi mengenai pengukuran prinsip tanpa kehilangan bersih (no net loss) dan tambahan manfaat konservasi (additionality). Selain mengancam kelestarian lingkungan, penerapan skema ini juga memicu konflik sosial di sejumlah wilayah.
Salah satu konflik terjadi di Desa Padang Mandailing Garugur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) lokal yang ditugaskan memfasilitasi pembelian lahan mendatangi warga untuk menawarkan pembelian 150 hektare tanah adat. Lahan berupa hutan primer tersebut merupakan habitat orangutan Tapanuli dan dikelola atas nama 54 rumah tangga. Setiap rumah tangga menerima pembayaran sekitar Rp20 juta hingga Rp25 juta.
Sebagian warga menolak tawaran tersebut, sedangkan sebagian lainnya akhirnya menerima. Proses pembelian dinilai tidak memenuhi prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). Warga hanya diberi penjelasan bahwa pembelian lahan bertujuan menjaga ekosistem. Mereka tidak memperoleh informasi mengenai sumber dana maupun tujuan penggunaan lahan untuk mendukung kegiatan pertambangan emas.
Kondisi masyarakat yang belum memiliki dokumen hukum atas tanah adat turut memengaruhi keputusan mereka. Para pembeli menawarkan kepastian hukum dan pembayaran di muka sehingga warga berada dalam posisi yang tidak seimbang. Akibatnya, persetujuan yang diberikan dinilai tidak sepenuhnya berdasarkan keputusan bebas tanpa tekanan.
Setahun setelah transaksi, sejumlah warga mulai menyampaikan kekecewaan dan penyesalan karena telah melepaskan tanah mereka. Salah seorang warga bahkan menyatakan bahwa pihak pengelola langsung memasuki kawasan hutan tanpa melibatkan masyarakat setempat.
Konflik serupa juga terjadi di Huta Hopong, Kabupaten Tapanuli Utara. Di wilayah ini, NGO lokal menawarkan skema sewa lahan selama lima tahun dengan nilai mencapai Rp1,4 miliar. Namun, masyarakat menolak usulan pembagian dana karena dianggap tidak adil. Pertemuan tersebut akhirnya berakhir tanpa kesepakatan.
Perselisihan itu menyebabkan hubungan antarwarga memburuk. Masyarakat yang sebelumnya bersatu memperjuangkan pengakuan hukum atas tanah adat kini terpecah belah. Proses perjuangan bersama pun terhenti akibat hilangnya kepercayaan dan meningkatnya kekhawatiran terhadap konflik sosial.
Selain itu, tanah masyarakat Huta Hopong juga masuk dalam usulan pemerintah sebagai kawasan preservasi. Usulan tersebut disusun tanpa konsultasi yang memadai dengan masyarakat dan telah ditolak secara tegas oleh perwakilan warga setempat.
Permasalahan ini semakin memprihatinkan karena perusahaan yang sama sebelumnya dinyatakan pemerintah bertanggung jawab atas memburuknya bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera. Bencana tersebut mengakibatkan 1.190 orang meninggal dunia di tiga provinsi. Sebuah studi terbaru juga memperkirakan sekitar 50 individu orangutan Tapanuli turut hilang akibat bencana tersebut, atau sekitar 7 persen dari total populasi spesies yang terancam punah tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup menggugat perusahaan terkait kerusakan lingkungan. Perkara tersebut kemudian diselesaikan melalui pembayaran kompensasi sebesar 12 juta dolar Amerika Serikat atas degradasi lingkungan.
Melihat berbagai persoalan tersebut, WALHI Sumatera Utara menilai skema offset keanekaragaman hayati tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Skema yang diklaim sebagai upaya konservasi justru berpotensi mengancam habitat satwa langka, mengabaikan hak masyarakat adat, dan memicu perpecahan sosial.
Oleh karena itu, WALHI Sumatera Utara menyerukan penghentian perluasan tambang emas di Ekosistem Batang Toru, pengakhiran skema offset yang merugikan masyarakat, serta penghentian solusi palsu dalam upaya pelestarian lingkungan.
Upaya perlindungan keanekaragaman hayati harus dilakukan dengan menangani akar permasalahan kerusakan lingkungan, menghormati hak masyarakat adat, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.
Kelestarian lingkungan tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan kerusakan alam dan mengorbankan hak masyarakat adat.
