Tapanuli Selatan, walhisumut.org – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Sumut) bersama sejumlah lembaga lingkungan lainnya mengadakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pertemuan ini bertujuan untuk mendorong pencapaian status Kawasan Strategis Nasional (KSN) bagi Ekosistem Batangtoru (EBT), yang meliputi wilayah tiga kabupaten: Tapanuli Selatan (Tapsel), Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Tapanuli Utara (Taput).
Staf Advokasi Walhi Sumut, Maulana Siddiq menyampaikan pentingnya memperjuangkan status KSN untuk EBT, yang kaya akan keanekaragaman hayati, baik flora dan faunanya.
“Audiensi ini bertujuan untuk mendorong pengakuan Ekosistem Batangtoru (EBT) sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN), sebuah langkah penting untuk menjaga keberlangsungan hidup satwa langka seperti Harimau Sumatra dan spesies baru Orangutan Tapanuli,” kata Maulana didampingi Staf Program Walhi Sumut, Leonardo Affandi, Senin (1/4/2024).
Maulana mengatakan, untuk mendorong hal tersebut, Walhi Sumut tidak sendiri dan bersama dengan lembaga-lembaga lingkungan yang ada. Serta diperlukan dukungan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem Batangtoru yang unik.
“Saat ini masih dalam tahap studi kelayakan untuk menjadikan EBT sebagai kawasan strategis nasional. Peran Walhi adalah mencari dukungan untuk mendorong ini, karena kawasan hutan Batangtoru ini sangat unik dengan keanekaragaman hayatinya,” ungkap Maulana.
Sahrul Isman dari lembaga Bestari, yang juga sebagai anggota Walhi Sumut mengatakan, mereka sudah melakukan riset selama lima tahun di EBT, dan menunjukkan urgensi untuk meningkatkan status EBT menjadi KSN.
“Kita sudah melakukan riset selama 5 tahun untuk EBT, dan mendorong agar statusnya naik dari KSP (Kawasan Strategis Provinsi) menjadi KSN (Kawasan Strategis Nasional). Penting bagi daerah dan pemerintah untuk peduli dan memberikan dukungan, dalam upaya perlindungan dan pengelolaan EBT ini,” ujar Sahrul.
Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia (SHI) Sumut yang juga Koordinator Jaringan Advokasi Masyarakat Marjinal (JAMM), Hendrawan Hasibuan menyampaikan, pentingnya pembahasan serius dan partisipasi semua pihak terkait dalam menentukan status kawasan tersebut.
Juga menekankan perlunya menjaga kearifan lokal dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan investasi.
“Perwujudan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Stakeholder) khususnya kelompok-kelompok masyarakat, dan tentu tanpa mengabaikan peran lembaga-lembaga lokal yang telah banyak melakukan aktivitas di Ekosistem Batangtoru,” kata Hendrawan, yang juga didampingi perwakilan dari Lembaga Green Tapanuli, Oryza Pasaribu.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Tapanuli Selatan, Ongku Muda Atas Sormin mengatakan, dia menyambut baik inisiatif Walhi dan lembaga-lembaga lainnya dan menyatakan kesiapannya.
“Apa yang menjadi pembahasan kita ini, lebih dulu akan saya sampaikan ke pimpinan (Bupati). Dan dokumen yang diberikan akan kami telaah dan pelajari,” ucap Ongku.
Ongku menerangkan, pentingnya menemukan keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat serta investasi.
“Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi langkah awal yang penting dalam mendorong pengakuan dan perlindungan atas kekayaan alam yang berharga di wilayah Kabupaten Tapsel ini. Dan dapat segera diangkat menjadi Kawasan Strategis Nasional, menjadikannya sebagai contoh keberhasilan dalam pelestarian alam yang berkelanjutan.” Pungkas Ongku.
