MEDAN, 18 Oktober 2026 — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara bersama Desk Disaster Regional Sumatera Utara memfasilitasi Konsolidasi Daerah LCOY (Local Conference of Youth) Indonesia 2026 dalam rangkaian Ruang Inisiatif Bersama untuk Keadilan Ekologis (RIBAK) #3, melalui diskusi bertajuk “IKLIMAKSI: Menyatukan Langkah Menghadapi Krisis Iklim”. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat WALHI Sumatera Utara pada Minggu (18/10/2026) sore ini mempertemukan sekitar 25 orang dari berbagai organisasi dan komunitas lingkungan, kebencanaan, serta kelompok orang muda di Sumatera Utara.
Konsolidasi tersebut menjadi ruang bagi organisasi dan komunitas untuk berbagi pengalaman, memetakan persoalan lingkungan dan krisis iklim yang terjadi di Sumatera Utara, sekaligus membangun kesepahaman mengenai langkah kolaboratif yang dapat dilakukan ke depan. Sejumlah organisasi yang hadir antara lain Grinia, WALHI Sumatera Utara, Desk Disaster Sumatera Utara, Sasude (Sanggar Sungai Anak Deli), Gerakan Bersih Sungai, UKM Rimbapala USU, Tangan Edukasi, Genries Sumut, BOPM Wacana, Green Leadership Indonesia, LAMPALIN (Langkah Mahasiswa Pencinta Alam dan Lingkungan) UPMI, dan Generasi Rimba Alam Semesta (GRAS).
Menyatukan Pandangan di Tengah Krisis Iklim
Diskusi diawali dengan pemaparan kondisi lingkungan dan pengalaman masing-masing organisasi. Peserta membahas beragam persoalan, mulai dari perubahan penggunaan lahan akibat ekspansi perkebunan dan aktivitas ekstraktif, pencemaran air, udara, dan tanah, pengelolaan sampah dan pengurangan plastik, sampah makanan, hingga polusi udara di perkotaan.
Isu transportasi publik, penyediaan ruang terbuka hijau, penanaman pohon, serta tata guna lahan juga menjadi perhatian. Peserta menilai berbagai persoalan tersebut tidak berdiri sendiri dan membutuhkan koordinasi lintas kabupaten/kota, terutama karena persoalan lingkungan dan risiko bencana sering kali saling berkaitan.
Transparansi informasi mengenai emisi dari penggunaan listrik juga dinilai penting. Informasi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat memahami hubungan antara konsumsi energi dan dampaknya terhadap lingkungan serta dapat mengambil keputusan yang lebih bertanggung jawab.
Alvin Pratama dari Grinia, yang juga merupakan Delegasi Sumatera Utara LCOY Indonesia 2026, mengatakan bahwa keberagaman perspektif yang dimiliki setiap komunitas justru menunjukkan bahwa persoalan iklim memiliki keterkaitan yang luas.
“Kebijakan iklim kita sekarang perlu mendapatkan konsolidasi. Kita harus saling bersinergi supaya apa yang kita buat nanti bisa berjalan lancar,” ujar Alvin.
Menurutnya, forum tersebut juga menunjukkan besarnya minat komunitas untuk terlibat dalam isu lingkungan. Jumlah peserta yang hadir bahkan melebihi perkiraan awal panitia.
“Awalnya mungkin berharap cuma dua atau tiga komunitas yang datang, tetapi ternyata lebih dari itu,” katanya.
Alvin menambahkan, pembahasan dalam konsolidasi tidak hanya berkutat pada isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi mencakup berbagai persoalan ekologis yang dirasakan masyarakat di Sumatera Utara. Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi landasan awal bagi gerakan bersama dan memperkuat posisi komunitas dalam melakukan pemantauan terhadap kebijakan maupun tindakan pemerintah.
“Semoga ini bisa menjadi landasan awal supaya kita bergerak di satu arah yang sama,” tambahnya.
Photovoice Mengangkat Suara Warga Pesisir
Salah satu pembahasan penting dalam konsolidasi adalah pemaparan Photovoice “Abrasi di Desa Bagan Kuala: Suara Warga Pesisir tentang Perubahan Iklim di Sekitar Mereka” yang disampaikan Alvin Pratama.
Dokumentasi tersebut merekam kondisi abrasi di Desa Bagan Kuala melalui pengamatan lapangan dan cerita empat warga, yakni Pak Rusli, Bu Idar, Pak Akila, dan Bu Fatwa. Mereka menceritakan perubahan yang terjadi di wilayah pesisir serta dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari.
Warga menyebut gelombang besar yang mereka kenal sebagai “bakat” kerap terjadi, terutama pada September hingga Desember. Kondisi pesisir juga dipengaruhi perubahan ekosistem, termasuk pembukaan tambak udang dan penebangan mangrove pada masa lalu.
Abrasi yang terus terjadi telah mengancam rumah warga, dapur, sumber pakan ternak, hingga bangunan musala. Sebagian warga bahkan memilih meninggalkan rumah karena menganggap kondisi tersebut sudah tidak lagi aman.
Dalam menghadapi ancaman tersebut, masyarakat melakukan perlindungan secara mandiri dengan menggunakan batu, karung pasir, dan kayu untuk mengurangi dampak gelombang.
Pengalaman warga tersebut menunjukkan bahwa krisis iklim dan kerusakan lingkungan bukan sekadar persoalan ekologis, tetapi telah berpengaruh langsung terhadap ruang hidup, penghidupan, keselamatan, dan masa depan masyarakat.
Karena itu, peserta menilai pengetahuan dan pengalaman masyarakat terdampak perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan lingkungan. Dokumentasi berbasis bukti, termasuk Photovoice, dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat suara masyarakat dan menyampaikan kondisi lapangan kepada publik maupun pengambil kebijakan.
Mendorong Pemerintah dan Pelaku Usaha Bertanggung Jawab
Dalam diskusi, peserta juga mengidentifikasi sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian dan tindakan lebih serius dari pemerintah maupun pelaku usaha.
Pemerintah pusat didorong untuk memperkuat pendidikan lingkungan, meningkatkan transparansi informasi mengenai emisi, mengurangi sampah makanan, serta memperkuat pengawasan terhadap pencemaran dan tanggung jawab pemulihan lingkungan.
Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan memperbaiki sistem pengelolaan sampah, memperkuat perlindungan wilayah pesisir, mengurangi polusi udara, meningkatkan kualitas dan akses transportasi publik, menyediakan ruang terbuka hijau, serta memperkuat koordinasi lintas wilayah dalam menangani persoalan lingkungan.
Peserta juga mendorong perusahaan dan pelaku usaha untuk lebih transparan terhadap hasil pengujian pencemaran, bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, serta melakukan pemulihan terhadap ekosistem yang terdampak.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya sinkronisasi kebijakan antardaerah. Tata guna lahan, pencemaran, pengelolaan sampah, hingga risiko banjir tidak mengenal batas administratif sehingga penanganannya membutuhkan kerja sama lintas wilayah.
Dari Diskusi Menuju Gerakan Bersama
Konsolidasi tidak berhenti pada pertukaran gagasan. Organisasi dan komunitas yang hadir sepakat untuk menjajaki sejumlah langkah bersama, termasuk memperkuat komunikasi antarkomunitas, meningkatkan pemantauan dan dokumentasi persoalan lingkungan, serta mengembangkan kampanye kolaboratif.
Salah satu gagasan yang muncul adalah pembuatan konten atau video bersama untuk mengangkat isu-isu lingkungan yang dibahas dalam konsolidasi. Komunikasi antarkomunitas juga akan terus dijaga sebagai ruang untuk berbagi informasi, memantau perkembangan isu, dan membuka peluang pertemuan lanjutan.
Icha Anggieni dari Tangan Edukasi menilai diskusi tersebut memberikan banyak pengetahuan dan perspektif baru bagi peserta.
“Brainstorming dan sharing dari sini banyak sekali yang didapat, dan banyak juga hal yang bisa dijaga melihat kondisi lingkungan saat ini. Semoga ke depannya ada kegiatan eksternal dari program ini, agar diskusinya tidak hanya bertahan di atas meja saja,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan harapan agar konsolidasi tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi berlanjut menjadi aksi nyata di lapangan.
Memperkuat Kolaborasi Orang Muda
Konsolidasi Daerah LCOY Indonesia 2026 di Sumatera Utara menjadi ruang penting untuk mempertemukan berbagai organisasi dan komunitas orang muda dalam membaca persoalan lingkungan secara bersama. Perbedaan latar belakang, fokus isu, dan pendekatan yang dimiliki setiap organisasi tidak menjadi penghalang, tetapi menjadi modal untuk membangun gerakan yang lebih luas.
Di tengah semakin kompleksnya krisis iklim dan kerusakan lingkungan, penanganan persoalan ekologis membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat, tanggung jawab pelaku usaha, pendidikan publik, dokumentasi berbasis bukti, serta kolaborasi lintas organisasi dan generasi menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan.
Melalui IKLIMAKSI, organisasi dan komunitas orang muda di Sumatera Utara mulai menyatukan langkah untuk memperkuat pemantauan, pendidikan, kampanye, dan advokasi lingkungan. Konsolidasi ini diharapkan menjadi awal dari kerja bersama yang lebih berkelanjutan untuk mendorong keadilan ekologis dan pemulihan lingkungan di Sumatera Utara.
