SUMATERA UTARA — Hujan deras bukan satu-satunya alasan mengapa banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah wilayah Sumatra Utara pada November 2025. Ketika hutan kehilangan tutupannya, sungai kehilangan daya tampungnya, dan ruang hidup terus dibebani aktivitas ekstraktif, hujan ekstrem dapat berubah menjadi bencana yang jauh lebih mematikan.
Pada 25 November 2025, hujan dengan intensitas tinggi mengguyur hampir seluruh wilayah Sumatra Utara. Banjir bandang dan longsor kemudian terjadi di sejumlah kabupaten/kota, termasuk Kota Binjai, Medan, Pematangsiantar, Sibolga, serta Kabupaten Dairi, Deli Serdang, Langkat, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.
Dampak paling signifikan dirasakan masyarakat di Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Langkat, dan Mandailing Natal. Rumah warga rusak, akses transportasi terputus, layanan dasar terganggu, dan sumber penghidupan masyarakat hilang atau mengalami kerusakan.
Bagi masyarakat terdampak, bencana tidak berakhir ketika air surut. Setelah bencana, mereka harus menghadapi kehilangan rumah, pekerjaan, lahan, akses ekonomi, hingga ketidakpastian masa depan.
“Bencana ini tidak bisa hanya dibaca sebagai peristiwa alam. Intensitas hujan memang menjadi pemicu, tetapi besarnya dampak juga berkaitan dengan kondisi ekologis yang telah lama mengalami tekanan. Ketika hutan dan ekosistem rusak, masyarakat menjadi pihak yang pertama kali menanggung risikonya,” ujar Rianda.
Bencana Tidak Datang dari Ruang Kosong
Banjir dan longsor merupakan bagian dari proses alam. Namun, risiko bencana dapat meningkat ketika bentang alam kehilangan kemampuan alaminya untuk mengatur air dan menjaga kestabilan tanah.
Hutan berfungsi sebagai penyerap air, penyangga tanah, pengatur tata air, sekaligus pelindung kehidupan masyarakat. Ketika kawasan hutan dialihfungsikan untuk perkebunan, pertambangan, maupun proyek pembangunan skala besar, fungsi ekologis tersebut ikut tergerus.
Air hujan yang seharusnya terserap ke dalam tanah menjadi limpasan permukaan. Erosi meningkat, sedimentasi sungai bertambah, dan wilayah hilir menghadapi risiko banjir serta longsor yang lebih besar.
Karena itu, menurut Rianda Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Utara, kebijakan penanggulangan bencana harus melihat persoalan secara lebih utuh.
“Jangan hanya sibuk menghitung kerugian setelah bencana terjadi. Pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakan yang membuat ekosistem semakin rentan. Pemulihan harus menyasar akar persoalan, bukan sekadar memperbaiki kerusakan yang berulang.”
Harangan Tapanuli di Tengah Tekanan Ekstraktif
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Ekosistem Batang Toru atau Harangan Tapanuli. Kawasan hutan ini merupakan salah satu bentang alam penting yang tersisa di Sumatra Utara dan memiliki fungsi ekologis strategis.
Batang Toru menjadi habitat bagi satwa penting dan terancam punah, termasuk Orangutan Tapanuli, Harimau Sumatra, dan tapir. Kawasan ini juga memiliki fungsi penting dalam menjaga tata air dan keseimbangan ekologis wilayah sekitarnya.
Namun, tekanan terhadap Harangan Tapanuli terus berlangsung. Deforestasi, alih fungsi kawasan, pertambangan, perkebunan, serta proyek energi menjadi bagian dari berbagai aktivitas yang berpotensi memperbesar tekanan terhadap ekosistem.
WALHI Sumatera Utara mencatat sedikitnya tujuh perusahaan yang dinilai berkontribusi terhadap tekanan ekologis di kawasan Batang Toru, yakni PT Agincourt Resources, PT NSHE–PLTA Batang Toru, PT Toba Pulp Lestari, PT SOL, PTPN III, PT Sago Nauli, dan PLTMH Pahae Julu.
WALHI Sumatera Utara juga mencatat alih fungsi hutan seluas sekitar 10.795,31 hektare, yang diperkirakan setara dengan hilangnya sekitar 5,4 juta pohon.
Angka tersebut bukan sekadar statistik. Hilangnya tutupan hutan berarti berkurangnya kemampuan ekosistem dalam menyerap dan menyimpan air, menjaga tanah, mempertahankan keanekaragaman hayati, serta melindungi masyarakat yang tinggal di wilayah sekitarnya.
“Ketika jutaan pohon hilang, yang hilang bukan hanya tutupan hutan. Kita kehilangan fungsi ekologis yang selama ini bekerja secara gratis untuk melindungi kehidupan. Karena itu, kerusakan hutan harus dilihat sebagai persoalan keselamatan masyarakat, bukan semata persoalan lingkungan,” tegas Rianda.
Pemulihan Tidak Boleh Sekadar Membangun Kembali
Pasca-bencana, pembangunan kembali rumah, jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan infrastruktur lainnya memang penting. Namun, pembangunan fisik tanpa pemulihan ekosistem hanya akan membuat masyarakat kembali berada dalam kondisi rentan.
Pemulihan harus memastikan masyarakat mendapatkan kembali tempat tinggal, sumber penghidupan, layanan dasar, sekaligus lingkungan yang aman dan sehat.
Karena itu, pemulihan pascabencana harus dilakukan melalui pendekatan ekologis. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan hutan, memulihkan daerah aliran sungai, merehabilitasi kawasan kritis, menghentikan deforestasi, serta mengevaluasi aktivitas usaha yang berada di kawasan rentan bencana.
Penataan ruang juga harus menjadi bagian penting dari agenda pemulihan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan kerangka bagi penyelenggaraan ruang dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.
Tata ruang tidak boleh hanya menjadi instrumen untuk membuka ruang bagi investasi. Tata ruang harus menjadi instrumen perlindungan masyarakat dan ekosistem.
Pemerintah Harus Berani Mengevaluasi Arah Pembangunan
Bencana November 2025 seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali arah pembangunan di Sumatra Utara.
Pemerintah perlu memastikan bahwa izin dan aktivitas perusahaan tidak mengorbankan kawasan ekologis penting. Pengawasan terhadap perusahaan harus diperkuat, pelanggaran lingkungan harus ditindak, dan kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung lingkungan.
“Pemerintah tidak boleh hanya hadir setelah bencana terjadi. Pemerintah harus hadir sebelum bencana dengan memastikan hutan terlindungi, tata ruang dijalankan secara konsisten, dan aktivitas usaha tidak meningkatkan risiko terhadap masyarakat,” kata Rianda.
Pemulihan juga harus melibatkan masyarakat sebagai aktor utama. Warga terdampak bukan sekadar penerima bantuan, melainkan pemilik pengetahuan tentang ruang hidupnya dan pihak yang paling memahami perubahan ekologis di wilayah mereka.
Pulih Bersama, Memulihkan Alam dan Kehidupan
Bencana ekologis di Sumatra Utara memperlihatkan satu hal penting: kerusakan lingkungan dan keselamatan masyarakat tidak dapat dipisahkan.
Jika hutan terus kehilangan tutupan, sungai terus mengalami tekanan, dan kawasan rentan terus dibebani aktivitas ekstraktif, maka masyarakat akan terus berada dalam siklus bencana dan pemulihan.
Karena itu, pemulihan pascabencana harus menjadi momentum untuk mengubah arah kebijakan. Bukan sekadar membangun kembali apa yang telah rusak, tetapi memastikan kerusakan yang sama tidak kembali terjadi.
WALHI Sumatera Utara mendorong pemerintah untuk menjadikan pemulihan ekologis sebagai bagian utama dari agenda pascabencana melalui perlindungan hutan, pemulihan daerah aliran sungai, penataan ruang berbasis daya dukung lingkungan, pengawasan ketat terhadap aktivitas korporasi, serta penegakan hukum lingkungan.
Pulih bersama bukan berarti kembali ke kondisi sebelum bencana. Pulih bersama berarti membangun ruang hidup yang lebih aman, memulihkan ekosistem yang rusak, dan memastikan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari kebijakan pembangunan yang mengabaikan batas ekologis.
Sebab, ketika alam dipulihkan, kehidupan memiliki kesempatan untuk kembali tumbuh. Tetapi ketika kerusakan dibiarkan, bencana hanya menunggu waktu untuk kembali.