Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra terus menunjukkan dampak yang semakin besar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui laporan terkini terkait situasi darurat di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, wilayah yang sejak beberapa hari terakhir dilanda cuaca ekstrem dan kerusakan lingkungan yang makin mengkhawatirkan.
Hingga Minggu 30 November 2025, tercatat 442 orang meninggal dunia serta 402 masih dinyatakan hilang akibat bencana ini. Jika dirincikan korban meninggal terbanyak berada di Sumatera Utara yang berjumlah 217 orang.
Di Sumatera Utara tercatat sebanyak 16 korban mengalami luka-luka dan sebanyak 209 orang masih dinyatakan hilang. Selain itu, sebanyak 12.546 kepala keluarga (KK) terpaksa mengungsi dan berlindung di lokasi yang dinilai aman dari potensi banjir susulan maupun longsor. Kepala BNPB, Suharyanto, menekankan bahwa angka tersebut masih dapat berubah.
“Sebagian wilayah belum dapat diakses dan pendataan masih terus dilakukan. Kami belum bisa menyimpulkan angka final,” ujarnya.
Siapa Dalang Bencana Ekologis di Sumatera?
Di antara tiga provinsi terdampak, Sumatera Utara mencatat jumlah korban jiwa paling tinggi yaitu 116 orang. Hingga kini, 42 warga masih hilang dan tengah dicari oleh tim SAR gabungan. Puluhan desa bahkan terisolasi total akibat akses yang terputus, mulai dari jalan yang amblas, jembatan roboh, hingga sungai yang meluap deras dan menutup jalur evakuasi.
Organisasi lingkungan hidup Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai rangkaian bencana di Sumatra tidak semata-mata disebabkan curah hujan tinggi, melainkan merupakan akumulasi kerusakan ekologis yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara, Rianda Purba, memaparkan bahwa kerusakan hutan di kawasan hulu Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan telah terjadi selama sembilan tahun terakhir.
Menurut WALHI, ada tujuh perusahaan industri ekstraktif yang dinilai turut bertanggung jawab terhadap degradasi besar-besaran di area yang bersinggungan dengan Ekosistem Harangan Tapanuli/Batang Toru, wilayah penyangga hidrologis penting dan habitat satwa langka seperti Orangutan Tapanuli dan Harimau Sumatra.
“Setiap banjir membawa kayu-kayu besar. Citra satelit menunjukkan hutan gundul di sekitar lokasi. Ini adalah bukti campur tangan manusia,” tegas Rianda dalam konferensi pers di Medan, dikutip Senin 1 Desember 2025.
Ia menambahkan bahwa pembukaan hutan oleh perusahaan-perusahaan tersebut telah melemahkan fungsi kawasan Batang Toru sebagai penahan banjir dan erosi, sehingga wilayah hilir menjadi semakin rentan.
Ribuan Rumah Hancur, 51 Desa Terdampak
Bencana ini tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga meluluhlantakkan ribuan rumah, merusak ribuan hektare lahan pertanian, serta membuat 51 desa di 42 kecamatan terdampak langsung. Infrastruktur vital seperti jalan raya, jembatan, hingga jaringan listrik mengalami kerusakan berat, menyebabkan aktivitas ekonomi lokal praktis lumpuh.
Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan, WALHI mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil langkah konkret dan tegas.
Di antaranya, menghentikan dan mengevaluasi seluruh aktivitas industri ekstraktif di kawasan rentan, menindak pelaku perusakan hutan melalui jalur hukum, menetapkan perlindungan kawasan Batang Toru ke dalam RTRW nasional dan memastikan seluruh kebutuhan dasar para penyintas terpenuhi.
WALHI berharap bencana besar ini menjadi peringatan keras bahwa praktik deforestasi yang dibiarkan berlarut-larut tidak hanya merugikan ekosistem, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat.
***
Artikel ini merupakan republikasi dari pikiran-rakyat.com. Klik di sini untuk membaca dari sumber awal.
