Tapanuli Tengah, walhisumut.or.id – Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Masinton Pasaribu, menerima audiensi tim WALHI Sumut untuk membahas Kawasan Strategis Nasional (KSN) di bidang lingkungan hidup bagi kawasan ekosistem Batang Toru. Gelaran audiensi berlangsung di Kantor Bupati Tapteng, Rabu (23/07/2025).
Masinton menyatakan pemerintah Kabupaten Tapteng siap untuk menyokong KSN Batang Toru yang diinisiasi oleh WALHI Sumut. “Kita sudah satu frekuensi, sejalan dalam visi menjaga lingkungan,” tegas Masinton.
Ia menegaskan komitmennya bahwa Pemerintah Kabupaten Tapteng saat ini sungguh-sungguh dalam menata dan membangun daerah, termasuk dalam urusan lingkungan hidup. Salah satu buktinya, kata Masinton, saat ini dirinya gencar mengevaluasi keberadaan perusahaan yang dinilai tidak ramah lingkungan.
“Perusahaan-perusahaan sudah kita panggil dan kita evaluasi perizinannya. Kita cek apakah lahan yang mereka kelola memang layak untuk dijadikan area usaha,” ujarnya.
Masinton juga menyoroti sejumlah kasus perusahaan yang mengambil wilayah hutan, serta perkebunan sawit yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ada perusahaan yang punya izin tapi tak peduli pada masyarakat. Misalnya, perkebunan sawit yang belum juga membuat plasma. Bahkan, ada yang merusak mangrove. Kami telah mengambil tindakan,” ucapnya.
Tentang akan didirikannya KSN, Masinton sebut akan memberikan dukungan dalam bentuk surat pernyataan dari Pemerintah Kabupaten Tapteng yang ditujukan ke pada kementerian terkait. “Akan kita susun suratnya,” tegasnya.
Masinton juga berharap KSN Batang Toru kelak dapat bermanfaat bagi masyarakat. “Bantu edukasi masyarakat agar tidak lagi melakukan illegal logging. Arahkan mereka untuk memanfaatkan hasil hutan non-kayu demi ekonomi berkelanjutan,” harap Masinton ke tim WALHI Sumut.
Sementara itu, Direktur Eksekutif WALHI Sumut, Rianda Purba, menyampaikan salah satu fokus utama mereka adalah pelestarian Harangan Tapanuli atau ekosistem Batang Toru, yang sebagian wilayahnya mencakup Tapteng untuk menjadi KSN di bidang lingkungan hidup.
“Kondisi ekosistem ini kian terancam, terutama akibat pembukaan lahan sawit dan aktivitas usaha lain. Maka kami mendorong adanya perlindungan yang lebih serius,” ujarnya.
Rianda juga menekankan perlunya pendekatan ekonomi alternatif bagi masyarakat yang masih bergantung pada penebangan hutan. “Kami berkomitmen mengembangkan pemanfaatan hasil hutan non-kayu agar masyarakat tetap bisa hidup sejahtera tanpa merusak hutan,” katanya.
WALHI Sumut berharap dengan dukungan Pemerintah Daerah dan kolaborasi berbagai pihak, pelestarian lingkungan di kawasan Tapanuli, termasuk Tapteng, bisa berjalan optimal demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.
